Logo

«Analisis putusan mk anak luar kawin» . «Analisis putusan mk anak luar kawin».

Putusan MK akan jadi dasar revisi UU BUMN

Sebagai contoh, Hambra menegaskan bahwa proses holding BUMN merupakan bagian aksi koorporasi sehingga DPR tidak dapat mengatur proses tersebut. Namun, dalam pembahasan UU BUMN sebelumnya, DPR berkeinginan untuk dapat mengawasi BUMN termasuk untuk aksi koorporasi.

Koalisi Merah Putih: Putusan MK Belum Mencerminkan Keadilan...

Peninjauan kembali diajukan oleh pemohon dalam hal ini terpidana atau ahli waris kepada panitera (petugas administrasi pengadilan) Pengadilan Negeri yang memutus perkara untuk pertama kali. Permintaan pengajuan PK dilakukan secara tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang mendasari diajukannya PK. Panitera pengadilan yang menerima permintaan PK mencatat permintaan PK tersebut dalam suatu surat keterangan yang disebut Akta Permintaan Peninjauan Kembali. Tidak ada batas waktu dalam pengajuan PK, yang lebih diutamakan ialah terpenuhinya syarat-syarat pengajuan PK yang diatur UU dan KUHAP. 96 6 98

Sidang putusan mk - YouTube

Mengapa es krim jadi makanan favorit dokter gigi? Simak alasannya di sini! (Editor)

PUTUSAN MK SENGKETA PEMILUKADA NTT - YouTube

Menurutnya, keberadaan LGBT di Indonesia tidak sesuai pasal yang ada. Tepatnya pasal 6 Undang – Undang No. 6 Tahun 6979 mengenai perkawinan.

Berdasarkan putusan tersebut, MK menetapkan tujuan BUMN mencari keuntungan sesuai dengan UUD 6995. Begitu pula dengan pengawasan DPR.

"DPR melakukan pengawasan politik terhadap pemerintah bukan aksi koorporasi itu yang ditegaskan MK," terang Hambra.

(Baca juga : 59 Guru Besar Minta Arief Hidayat Mundur sebagai Hakim MK )

Mahfud menambahkan, dalam pembuatan sebuah undang-undang, UU yang baru dibentuk bisa menghapus UU lama. Namun, hal serupa tidak berlaku di pengadilan.

Mengantri Obat dengan BPJS di Apotek Medika Antapani, Bandung (Editor)

Reporter: Afriza
Editor: Fajar Shadiq

Thread Menulis Buku Bergambar (Pikbuk) untuk Anak (Editor)

Pasal 768 ayat 6 KUHAP menegaskan bahwa yang berhak mengajukan PK ialah terpidana atau ahli warisnya. 96 7 98 Namun, dalam perkembangan praktik peradilan saat ini terdapat tiga pihak yang dapat mengajukan PK yaitu terpidana, ahli waris, atau kuasa hukum terpidana. 96 68 98

Reporter: Agus Triyono | Editor: Djumyati P.

Beliebt

Еще интересное

"Insyaallah beliau sebelum putusan sudah pulang. Mungkin besok, ya. Hanya saja yang jelas kalau pak Sidang Putusan MK akan Segera Digelar, Prabowo-Sandi Dipastikan Tidak Hadir - Продолжительность: 1:26 47 000 просмотров.